Nama Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran ke-6 yang berkuasa dua periode (2005–2013), kembali menggema ke seantero dunia bukan karena orasi berapi-api, melainkan karena sebuah bocoran. Pada Selasa, 19 Mei 2026, The New York Times mengungkap bahwa Amerika Serikat dan Israel sempat menyiapkan sang mantan presiden sebagai pemimpin transisi “Iran baru”, sebuah skema yang oleh koran itu disebut sebuah “rencana berani” (audacious plan). Skenario tersebut mencuat setelah serangan udara gabungan menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama perang, 28 Februari 2026. Berita ini sontak mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin sosok yang dahulu paling lantang menyerukan agar Israel “dihapus dari peta” dan mempertanyakan Holocaust justru dipinang oleh Israel sendiri untuk memimpin negerinya?
Ironi inilah yang menjadikan kisah pasang surut Ahmadinejad layak dibaca ulang. Bukan sebagai gosip geopolitik, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana sebuah sistem revolusioner memperlakukan, lalu membuang, anak-anaknya sendiri.
Dari “Putra” Revolusi Menjadi Pariah Teokrasi
Ahmadinejad adalah anomali sejak awal. Mantan Wali Kota Teheran ini merupakan tokoh non-ulama pertama yang memimpin Iran dalam lebih dari dua dekade. Kariernya dibesarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang memandangnya sebagai “putra” sendiri berkat rekam jejaknya sebagai veteran Perang Iran–Irak. Pada masa jabatan pertamanya ia mengisi kabinet dengan para veteran korps dan mengganti banyak gubernur dengan perwira IRGC. Bahkan ketika Gerakan Hijau mengguncang Teheran pasca-pemilu 2009, Khamenei memberinya dukungan penuh.
Aliansi itu bukan semata soal ideologi, tetapi juga ekonomi. Di bawah Ahmadinejad, IRGC menikmati limpahan kontrak pemerintah preferensial (lewat raksasa konstruksi seperti Khatam-al-Anbia) dan menguasai porsi besar privatisasi negara. Korps berfungsi layaknya mesin politik sekaligus imperium bisnis. Namun justru di sinilah letak kerentanannya. Tatkala kepentingan berubah, aliansi yang transaksional itu pun bisa berbalik arah dalam sekejap.
Dan ia memang berbalik. Keretakan menganga ketika Ahmadinejad berupaya memperluas kekuasaan eksekutif dan, di mata para ulama, merongrong otoritas mereka. Titik ledaknya terjadi pada 2011, saat ia hendak memecat Menteri Intelijen Heydar Moslehi. Khamenei membatalkan keputusan itu, dan Ahmadinejad membalas dengan mogok kerja selama sebelas hari (pembangkangan yang nyaris tak terbayangkan dalam tata krama teokrasi Iran). Sejak itu lingkaran dalamnya, terutama penasihat Esfandiar Rahim Mashaei, dituduh mengusung “aliran sesat” (jaryan-e enherafi), yakni agenda nasionalis-populis yang hendak menggeser supremasi ulama dengan kebanggaan ke-Iran-an.
Dalam pertikaian itu IRGC harus memilih, dan ia memilih Khamenei. Loyalitas ideologis pada prinsip velayat-e faqih ternyata lebih kuat ketimbang solidaritas sesama veteran. Sejak itu Ahmadinejad terpinggirkan secara sistematis: pencalonannya sebagai presiden berulang kali dianulir Dewan Penjaga (pada 2017, 2021, dan 2024) sehingga ia praktis terhapus dari panggung resmi. Ia berubah menjadi kritikus vokal pemerintah, populer di akar rumput tetapi terisolasi dari pusat kekuasaan. Inilah paradoks yang kelak fatal. Ketika AS dan Israel mengincarnya sebagai “orang dalam”, modal politik yang mereka asumsikan sesungguhnya sudah lama kedaluwarsa.
Aset Rusak dan Tumbal Sebuah Revolusi
Logika di balik pilihan Washington sebenarnya sederhana, bahkan menggiurkan di atas kertas. Donald Trump berulang kali menyarankan bahwa pengganti Khamenei sebaiknya datang dari “seseorang dari dalam” sistem yang sudah ada (The New York Times, 19 Mei 2026). Para perencana di Washington bahkan ingin meniru model Venezuela, tempat mereka menggandeng figur internal seperti Delcy Rodriguez setelah penangkapan Nicolas Maduro. Ahmadinejad dianggap masih punya pengaruh di sebagian aparat keamanan dan mampu menstabilkan Iran pasca-perang.
Rencana itu berantakan pada hari pertama. Serangan udara Israel ke kediamannya di Teheran, yang justru dirancang untuk “membebaskannya” dari tahanan rumah dengan menghabisi para pengawalnya, justru malah melukainya; rumahnya tak rusak parah, tetapi pos keamanan di dekat pintu masuk hancur dan para pengawal IRGC-nya tewas (Detik.com). Ahmadinejad selamat, namun kecewa berat dan kehilangan keyakinan pada skema perubahan rezim itu. Sejak saat itu ia lenyap dari publik; keberadaan serta kondisinya tak diketahui (The New York Times).
Di sinilah ia berubah menjadi “aset rusak” (damaged asset). Secara fisik ia terluka oleh tangan yang seharusnya menyelamatkannya. Secara politik, bocornya rahasia ini menghancurkan legitimasinya. Di media sosial Iran, misalnya, ia kini dijuluki “Eli Cohen dari Iran”, merujuk mata-mata legendaris Israel. Lebih jauh, intelijen Barat tampak salah hitung. Mereka melebih-lebihkan pengaruhnya, padahal ia tak lagi punya sandaran institusional, baik di IRGC maupun di kalangan ulama Qom. Tiga kerusakan sekaligus (badan, reputasi, dan jaringan) membuatnya tak lagi berguna bagi siapa pun.
Maka nasibnya kini suram. Sangat mungkin ia akan dicap pengkhianat oleh rezim baru di bawah Mojtaba Khamenei, putra sang almarhum pemimpin tertinggi yang ditunjuk Majelis Ahli. Bocoran ini berpotensi memicu pembersihan internal di tubuh IRGC dan menyeret Ahmadinejad pada “kematian politik” permanen, bernasib seperti presiden pertama Iran, Abulhassan Banisadr, yang terbuang, namun dalam kondisi jauh lebih rentan.
Kisah ini menyingkap hukum besi revolusi. Kelangsungan sistem (nizam) selalu diutamakan di atas individu. Tokoh sebesar presiden pun bisa menjadi sasaran tembak begitu dianggap beban. The Guardian bahkan sejak lama mencatat bahwa ungkapan “menghapus Israel dari peta” itu diperdebatkan sebagai persoalan terjemahan, bukti betapa cairnya makna dan loyalitas dalam politik Teheran (The Guardian). Ironisnya, Ahmadinejad yang dahulu rajin menebar teori konspirasi global dari kendali Zionis atas keuangan dunia hingga penyangkalan Holocaust, kini justru menjadi korban utama teori konspirasi yang sama bengisnya.
Pelajaran terbesar dari fiasko ini barangkali bukan tentang Ahmadinejad, melainkan tentang kekeliruan membaca Iran. Washington dan Tel Aviv mengira sistem teokrasi bisa diganti dengan “memenggal” kepemimpinan puncaknya, lalu menanam orang dalam pilihan mereka. Padahal struktur Iran sengaja dibangun berlapis dan tumpang tindih. Yakni IRGC, militer reguler, ulama, dan dewan-dewan ideologis, agar tahan terhadap kudeta dan kematian sang pemimpin. Begitu Khamenei gugur, kendali mengalir ke jaringan yang lebih luas, dan Majelis Ahli pun cepat menahbiskan penggantinya. Campur tangan asing yang telanjang justru memicu efek “rapat barisan”. Elite dan rakyat bersatu melawan ancaman luar. Rencana menggunakan Ahmadinejad akhirnya tak lebih dari “keputusasaan yang dibungkus pandangan ke depan”. Lalu, akankah Iran selamanya menjadi negara revolusi yang menelan tokoh-tokohnya? Selama sistem terus menempatkan kelangsungan ideologi di atas nasib manusia, korban teori konspirasi (baik yang nyata maupun rekaan) akan terus berjatuhan. Reputasi Iran memang sedang menanjak sebagai bangsa yang tahan menghadapi gempuran adidaya; namun di balik citra perlawanan itu tersembunyi sisi gelap, yakni paranoia, pembersihan internal, dan pengorbanan individu demi mitos kolektif. Pada akhirnya, sejarah akan bercerita. Dan tugas kita (terutama kalangan kampus dan pengkaji politik Islam di Indonesia) bukanlah larut dalam sorak-sorai konspirasi, melainkan membaca tragedi Ahmadinejad sebagai pelajaran bahwa kekuasaan yang dibangun semata di atas retorika, tanpa akar institusional, akan selalu rapuh ketika badai sejarah datang menerjang.
Mudhofir Abdullah adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta
