Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali pecah di berbagai daerah pada Senin (15/6/2026), dengan tuntutan yang nyaris seragam: menghapus atau mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuntut transparansi dan penghentian pemborosan APBN, di samping desakan menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menstabilkan rupiah, dan menghentikan militerisme di ruang sipil. Mahasiswa turun ke jalan di Jakarta, Palembang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, hingga Semarang, dengan eskalasi mencolok di Makassar, tempat mahasiswa UIN Alauddin membentangkan spanduk “UINAM Menggugat” bertagar #ReformasiJilidII, membakar ban, dan memblokade persimpangan Jalan AP Pettarani. Pemicunya berlapis: kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi yang menekan daya beli, ditambah desakan menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menyedot APBN—diperparah kasus korupsi proyek MBG yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka. Riak politik pun merembet ke Senayan: Gerindra menolak tuntutan penghentian MBG dengan menyebutnya “program mulia”, sementara PDI-P menilai demonstrasi sebagai hak warga negara yang dijamin UUD 1945.
Di Jakarta, aksi hari ini menjadi lanjutan dari demonstrasi besar Jumat (12/6/2026). Sekitar 500 mahasiswa dari Institut STIAMI, Universitas Trilogi, Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno menggelar long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Silang Monas, mengusung beragam narasi protes seperti “Reformasi Jilid II”, “Seruan Aksi Massa”, hingga “Kuliah di Jalan” sebagai simbol kondisi nasional yang mereka anggap memburuk. Dalam sepekan terakhir, suhu politik nasional memang memanas. Setelah aksi BEM UI yang semula direncanakan di Bundaran HI pada 12 Juni sempat diadang polisi di kawasan Gatot Subroto, gelombang protes meluas selama beberapa hari dan menyeret pula elemen buruh serta masyarakat sipil di sejumlah daerah. Pemerintah berupaya meredam tekanan dengan mengklaim tengah menjalankan Reformasi Ekonomi Jilid Dua, namun keseragaman tuntutan mahasiswa dari Jakarta hingga Makassar memperlihatkan bahwa kegelisahan publik jauh dari reda.
