Senin sore, 27 April 2026, di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto kembali mengocok ulang kabinetnya untuk kelima kalinya dalam satu setengah tahun pemerintahan. Enam pejabat dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menko Pangan, Kepala Staf Presiden, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, hingga Kepala Badan Karantina Indonesia. Yang terasa tidak biasa bukan jumlah pejabat yang berganti, melainkan suasana sambutan publik yang nyaris tanpa antusiasme.
Secara tradisi, setiap reshuffle umumnya disambut harapan tinggi, ada janji penyegaran, narasi koreksi, dan ekspektasi perbaikan kinerja. Namun kali ini reaksi publik dingin-dingin saja. Pasar bahkan bereaksi dengan sinyal bearish terhadap IHSG (idnfinancials.com, 27/4/2026), dan pengamat membaca langkah ini sebagai rotasi kecil alih-alih konsolidasi substantif. Analis intelijen Amir Hamzah menilai reshuffle besar yang sesungguhnya baru akan datang pada Oktober 2026, sehingga apa yang berlangsung kini hanya rotasi kecil untuk membaca peta politik (jakartasatu.com, 28/4/2026). Sejumlah kolumnis senior pun menyoroti masuknya figur-figur loyalis lama ke jantung komunikasi negara, sebuah pesan politik yang dibaca lebih sebagai keberlanjutan ketimbang pembaruan.
Kedinginan respons itu tidak muncul dalam ruang hampa. Ia justru lahir pada saat ekonomi rumah tangga sedang diguncang dari segala arah, sehingga setiap langkah politik di Istana ditakar publik dengan ukuran yang lebih keras. Apakah ia menyentuh persoalan nyata atau sekadar memutar kursi.
Substansi yang Tidak Tersentuh
Di luar tembok Istana, denyut ekonomi memang berdetak keras. Sejak 18 April 2026 Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi cukup tajam. Pertamax Turbo Rp19.400, Dexlite Rp23.600, dan Pertamina Dex Rp23.900 per liter, dengan lonjakan pada dua produk diesel itu yang menembus angka 60 persen dari harga sebelumnya. Pada saat yang sama, rupiah dibayang-bayangi tekanan ke level Rp17.000 per dolar AS, angka yang dahulu hanya dibicarakan dalam forum akademik (Kompas.com, 30/3/2026). Guru Besar FEB Universitas Airlangga Rahma Gafmi memperkirakan inflasi pangan dapat menembus 5–6 persen pada April 2026, dipicu transmisi biaya logistik (Kontan, 19/4/2026). Beban subsidi BBM dan listrik yang sudah ditaksir Rp381 triliun pun terancam jebol seiring eskalasi konflik di Selat Hormuz.
Tepat di tengah tekanan inilah komposisi reshuffle terbaru menjadi pertanyaan. Tidak ada perombakan pada pos ekonomi makro, tidak ada perubahan berarti di tata kelola energi, dan tidak ada koreksi pada arsitektur kabinet yang menggemuk dengan 48 menteri serta 56 wakil menteri. Padahal kritik terhadap kabinet superjumbo ini sudah lama mengalir. Biaya operasional membengkak, koordinasi lintas-kementerian tersendat, dan terbentuk loyalitas ganda akibat kompromi politik. Banyak posisi wakil menteri pun dinilai pengamat hanya membebani koordinasi tanpa kewenangan strategis yang jelas.
Reshuffle juga belum menjawab kritik publik atas program-program yang tersandung. Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang sebagai investasi jangka panjang kualitas SDM, masih menyimpan trauma kasus keracunan massal siswa serta tudingan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayainya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun ke angka 34 pada 2025, sementara koalisi masyarakat sipil masih meragukan keseriusan percepatan RUU Perampasan Aset yang sudah masuk Prolegnas Prioritas. Daftar pekerjaan rumah panjang ini tak satu pun terjawab oleh enam nama yang dilantik. Tidak heran jika publik membaca reshuffle ini sebagai pertukaran kursi di lingkar dalam, bukan terobosan kebijakan.
Tiga Tahun Tersisa dan Imperatif Kepercayaan
Di sinilah pertaruhan sesungguhnya berada. Francis Fukuyama dalam Trust (1995) telah lama mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan sistem politik; ia menurunkan biaya transaksi sosial dan memungkinkan negara memerintah tanpa selalu mengandalkan paksaan. Dalam tulisan terbarunya bersama Beatriz Magaloni dan Chris Dann, Delivering for Democracy: Why Results Matter (Journal of Democracy, April 2025), Fukuyama mempertegas bahwa legitimasi demokratik kontemporer kian bergantung pada kemampuan pemerintah memberikan hasil nyata di bidang infrastruktur, keamanan, dan kesempatan ekonomi. Ekspektasi yang tak terpenuhi bukan hanya mengundang ketidakpuasan, melainkan membuka pintu bagi alternatif otoriter.
Sosiolog Michael Mann melengkapi diagnosis itu dengan membedakan infrastructural power dari despotic power. Yang pertama adalah kekuasaan yang berakar pada kerja sama warga karena negara dipersepsi sah dan kompeten; yang kedua adalah kekuasaan yang bersandar pada paksaan ketika legitimasi mengering. Pemerintahan yang efektif, dalam kerangka ini, bukanlah yang paling banyak mengganti kursi, melainkan yang paling konsisten menerjemahkan kepercayaan menjadi kebijakan yang dirasakan rakyat.
Bagi pemerintah Prabowo, yang masih memiliki sekitar tiga setengah tahun masa jabatan hingga Oktober 2029, ujian itu kini terasa kian dekat. Bayang krisis ekonomi multidimensi, gabungan tekanan harga energi, depresiasi rupiah, inflasi pangan, dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah, menuntut respons yang lebih dalam daripada sekadar rotasi pejabat. Yang dibutuhkan publik adalah bukti arah. Apakah APBN sungguh menjadi shock absorber bagi rakyat kecil, apakah kabinet gemuk diberi keberanian untuk dirampingkan, apakah RUU Perampasan Aset benar-benar dipercepat, dan apakah MBG diperbaiki tata kelolanya alih-alih sekadar dipertahankan secara simbolik.Reshuffle kelima yang sepi sambutan ini, dengan demikian, bukanlah peristiwa administratif belaka. Ia adalah cermin yang dipasang publik di hadapan Istana, memantulkan satu pertanyaan sederhana namun menohok. Apakah pemerintahan ini masih bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan perbaikan tata kelola, atau hanya sibuk merawat lingkaran kekuasaan? Menjawabnya tidak cukup dengan upacara pelantikan baru. Ia menuntut keberanian politik untuk memulihkan kepercayaan yang mulai terkikis, sebelum kepercayaan itu sendiri lenyap di tengah badai yang kian mendekat.
Mudhofir Abdullah adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta
