Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali berada di persimpangan sejarah. PBB dikritik oleh dunia sebagai bebek lumpuh. Di tengah eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 2026, dunia menyaksikan betapa lembaga penjaga perdamaian itu tak berdaya lagi. Perang berkecamuk dengan korban sipil ribuan, infrastruktur hancur, dan mengancam stabilitas global, namun Dewan Keamanan PBB terdiam, terpasung oleh adidaya Amerika Serikat dengan sekutunya Israel. Benarkah PBB menjadi bonekanya Amerika Serikat? Apakah PBB telah turun pamor sehingga kehilangan kepercayaan publik dunia dan layak bubar? Inilah pertanyaan-pertanyaan hari ini di tengah kecamuk perang yang dapat menyeret Perang Dunia III.
Kritik Dunia Pada PBB dan Keharusan Reformasi
Sejak berdiri pada 1945, PBB dirancang sebagai “konstitusi komunitas internasional”, pewaris Liga Bangsa-Bangsa yang runtuh karena gagal mencegah Perang Dunia II. Namun ironi sejarah terus berulang. Kini PBB menghadapi ujian eksistensial yang serupa, apakah ia masih relevan, atau sudah menjadi sekadar panggung sandiwara kekuasaan?
Tuduhan bahwa PBB adalah boneka Amerika bukan sekadar retorika. Peneliti Sunita Agrawal dalam “UN: As US Puppet” (2025) secara eksplisit menyebut PBB “menari mengikuti irama hegemoni AS.” Para akademisi bahkan mengganti akronim “UNO” menjadi “USO”, United States Organization (World Politics, 2003). Alasannya konkret, AS menyumbang sekitar 22% dari anggaran reguler PBB dan lebih dari 27% untuk operasi pemeliharaan perdamaian (Serdar Yurtsever, 2019). Ketergantungan finansial ini menjadikan PBB rentan terhadap tekanan Washington.
Yang lebih telak adalah struktur Dewan Keamanan. Pasal 27 Piagam PBB memberikan hak veto absolut kepada lima anggota tetap: Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Hak ini telah digunakan AS sekitar 49 hingga 51 kali, mayoritas untuk melindungi Israel dari kecaman internasional. Antara 1970 hingga 1991, AS menggunakan 56% dari total veto yang dikeluarkan seluruh anggota Dewan Keamanan. Akibatnya, Dewan Keamanan yang seharusnya menjadi jantung keamanan kolektif dunia justru lumpuh apa yang oleh para ahli disebut “paralisis struktural.”
Ilyana Kuziemko dan Eric Werker dalam studi mereka (Journal of Political Economy, vol 114, no. 5, 2006) memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa UNICEF sejak 1947 selalu dipimpin warga negara AS—sebuah indikasi bahwa “perpanjangan tangan” (long arm) Washington merasuk hingga ke badan-badan kemanusiaan PBB. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merangkumnya dalam slogan yang lantang, “Dunia lebih besar dari lima”, sebuah kritik terhadap dominasi segelintir pemegang veto yang melumpuhkan aspirasi mayoritas bangsa-bangsa di dunia.
Kegagalan PBB mencegah genosida Rwanda 1994, pembantaian Srebrenica 1995, serta ketidakmampuannya menghentikan kehancuran Gaza dan konflik Iran 2026 terus menggerus otoritas moral organisasi ini. Ketika AS melancarkan Operation Epic Fury terhadap Iran tanpa mandat PBB, menghabiskan US$3,7 miliar hanya dalam 100 jam pertama, dunia menyaksikan bagaimana hukum internasional bisa diabaikan begitu saja oleh kekuatan besar. Ribuan nyawa melayang, termasuk ratusan anak-anak, sementara Dewan Keamanan tak sanggup berbuat apa-apa.
Noam Chomsky dalam The Use and Abuse of United Nations (1991) telah lama menganalisis “penggunaan dan penyalahgunaan PBB” oleh Washington. Sejarawan Yuval Noah Harari (2018) memperingatkan bahwa peradaban manusia kini menghadapi tiga ancaman eksistensial: perang nuklir, keruntuhan ekologi, dan disrupsi teknologi. Dari ketiganya, nuklir adalah yang paling mendesak. Jika senjata pemusnah massal itu digunakan (seperti analisis sejumlah pengamat bahwa Amerika akan menggunakan senjata nuklir ke Iran untuk mempercepat perang), maka tidak ada peradaban yang tersisa untuk membangun organisasi pengganti PBB.
Di sinilah pelajaran dari Liga Bangsa-Bangsa menjadi peringatan yang paling relevan. LBB bubar bukan karena tidak ada niat baik, melainkan karena kelemahan struktural. Misalnya, aturan suara bulat yang membuat setiap keputusan bisa diblokir satu negara, ketiadaan kekuatan militer sendiri, dan keengganan Amerika Serikat untuk bergabung meski presidennya sendiri pada waktu itu, Woodrow Wilson, yang menggagasnya. Kini PBB menghadapi bayangan yang sama. Veto yang melumpuhkan, krisis likuiditas akibat pemotongan dana sepihak oleh AS, dan munculnya mekanisme tandingan seperti Board of Peace (BoP) pimpinan Trump yang menempatkan satu individu sebagai ketua seumur hidup tanpa mandat multilateral adalah beberapa faktor yang menjadi penghancur struktur bagian dalam PBB.
Haruskah Tetap Optimis Pada Peran PBB?
Para pemikir dan pemimpin dunia sesungguhnya telah lama merumuskan tatanan dunia yang lebih adil. Reformasi PBB harus mencakup pembatasan hak veto, setidaknya dalam situasi genosida dan kejahatan kemanusiaan, perluasan keanggotaan Dewan Keamanan untuk merepresentasikan Afrika dan Amerika Latin, serta kemandirian finansial agar PBB tidak bisa “dibeli” atau “dilaparkan” oleh satu negara penyumbang. Tanpa reformasi mendasar ini, PBB berisiko menjadi “organisasi saku” yang hanya berfungsi ketika kepentingan negara besar tidak terganggu.
Namun pembubaran PBB bukanlah solusi, melainkan petaka. Analisis sosiologis menegaskan “there is no next.” Artinya tidak ada organisasi pengganti yang bisa lahir dari abu Perang Dunia III berskala nuklir. Jika PBB runtuh, dunia akan kembali ke hukum rimba. Kekuatan politik mentah menggantikan hukum internasional, misi perdamaian terhenti, dan lebih dari 60% pendanaan kemanusiaan global yang mengalir melalui badan-badan PBB akan lenyap dalam semalam.
Carl Sagan dalam bukunya Cosmos pernah menggambarkan bumi sebagai “titik pucat yang amat kecil” (a pale blue dot) di hamparan semesta yang tak terbatas. Kita adalah penumpang satu kapal yang sama, satu-satunya planet yang bisa dihuni manusia dalam jangkauan yang kita kenal. Tidak ada planet cadangan, tidak ada peradaban cadangan. Maka para pemimpin dunia, apa pun pandangan politiknya, perlu berkumpul kembali, seperti nenek moyang mereka melakukan setelah kehancuran 1945, untuk memikirkan kembali keselamatan rumah bersama ini. PBB memang jauh dari sempurna. Ia cacat, sering dimanfaatkan, dan kerap tak berdaya. Tapi ia tetap satu-satunya forum di mana 193 bangsa bisa berbicara dalam satu ruangan. Reformasi, bukan pembubaran, adalah jawabannya. Sebab kehancuran PBB bukan hanya akhir dari sebuah organisasi, melainkan bisa menjadi akhir dari peradaban itu sendiri. Dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh generasi yang mewarisi bumi ini.
Mudhofir Abdullah adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta
