Buku Moderasi Beragama: Tafsir Sosiologis Dinamika Kehidupan Umat Beragama di Indonesia karya Mudhofir Abdullah, terbitan Bildung Nusantara, Yogyakarta tahun 2026 menjelaskan lanskap interaksi antar- dan intra-umat beragama di Indonesia sekaligus memosisikan moderasi beragama sebagai kunci menjaga keseimbangan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan Indonesia sebagai rumah bersama yang inklusif di tengah tantangan zaman. Sebagai tafsir sosiologis, penulis banyak meminjam teori-teori sosiologi untuk menganalisis interaksi antar dan intra umat beragama dengan segenap riuh-rendahnya. Teori modal sosial Robert Putnam, tragedy of the commons Garrett Hardin, hingga konsep ekosistem A.G. Tansley, termasuk juga Teori U dan Analisis Gunung Es, dipinjam untuk mengulas satu hal pokok, yakni bagaimana harmoni dirawat, dan bagaimana ia bisa runtuh. Buku ini tidak hanya hendak memotret realitas keberagamaan yang penuh warna, tetapi juga menyodorkan peta jalan bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mempraktikkan cara beragama secara moderat demi integrasi bangsa yang berkelanjutan.
Modal Sosial dan Bahaya “Tragedi Milik Bersama”
Bagi Putnam, modal sosial adalah jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang bertindak bersama secara lebih efektif untuk tujuan bersama (Putnam, 2000). Ia bertumpu pada tiga elemen: kepercayaan atau amanah, jejaring sosial, dan norma timbal balik. Putnam membedakan jejaring yang mengikat ke dalam (bonding), yang ia sebut “lem super” bagi kelompok homogen, dari jejaring yang menjembatani antarkelompok (bridging), semacam “pelumas” sosial. Pada masyarakat semajemuk Indonesia, justru modal sosial bridging-lah yang paling menentukan kohesi; tanpanya, masyarakat mudah terbelah menjadi kubu-kubu yang saling curiga. Norma timbal balik, yakni aturan tak tertulis untuk saling membantu dengan harapan manfaat bersama, melengkapi keduanya, sementara kepercayaan menjadi pilar yang menentukan. Dalam konteks Indonesia, penulis mengingatkan, kepemimpinan yang kehilangan amanah akan kehilangan pula legitimasinya.
Di sinilah peringatan Hardin menjadi relevan. Dalam “The Tragedy of the Commons” (Hardin, 1968), sebuah padang rumput yang terbuka bagi semua akan rusak ketika tiap penggembala menambah ternaknya demi untung pribadi, sementara biaya kerusakan ditanggung bersama. Dengan tegas Hardin menyatakan, “kebebasan di ranah milik bersama justru membawa kehancuran bagi semua.” Buku ini memindahkan metafora itu ke ranah sosial, yakni bahwa yang menjadi milik bersama bukan tanah atau air, melainkan modal sosial berupa kepercayaan, jejaring, dan norma timbal balik antarumat. Ketika ruang publik dan media sosial yang terbuka bebas dieksploitasi egoisme kelompok melalui hoaks dan ujaran kebencian, kepercayaan antarumat retak, polarisasi menajam, dan berujung pada konflik horizontal. Poso dan Ambon dihadirkan penulis sebagai bukti nyata “tragedi milik bersama” itu, sementara NKRI ditegaskan sebagai ekosistem milik bersama yang paling besar dan paling perlu dijaga.
Pancasila, Ekosistem, dan Warisan Nusantara
Moderasi beragama, sebagaimana diakui penulis, berakar dalam sejarah panjang masyarakat Nusantara, namun bisa berubah menjadi konflik bila tidak dirawat dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Di titik inilah Pancasila ditawarkan sebagai common platform atau kalimatun sawā, titik temu yang menjamin tidak ada satu kelompok pun boleh mengeksploitasi “padang rumput” Indonesia secara berlebihan hingga merugikan yang lain.
Penulis lalu meminjam logika ekologi dengan mengembangkan definisi ekosistem A.G. Tansley (1935) menjadi sistem sosial-ekologis. Ekosistem moderasi beragama, dalam kerangka ini, terdiri dari komponen biotik sosial (umat berbagai agama, tokoh agama, dan komunitas yang aktif berdialog), komponen abiotik sosial (nilai budaya lokal seperti gotong royong, kebijakan pemerintah, dan forum antaragama), institusi (NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI, hingga Kementerian Agama dan FKUB), modal sosial (jaringan dialog dan pendidikan keagamaan yang inklusif), serta lingkungan budaya-sejarah (warisan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika). Karena semua unsur saling menyuplai dan menopang, satu unsur ekosistem yang terganggu, misalnya oleh ideologi transnasional, hoaks, atau ujaran kebencian, maka akan memengaruhi unsur-unsur ekosistem lainnya. Maka ekosistem ini menuntut daya imun atau resiliensi agar terus berkelanjutan. Tata kelola yang arif atas sumber daya bersama inilah yang, menurut buku ini, membedakan ekosistem yang lestari dari yang ambruk akibat egoisme kelompok.
Setidaknya ada tiga kontribusi penting buku ini bagi iklim kehidupan yang harmoni dalam lingkungan NKRI. Pertama, ia menyodorkan peta jalan integrasi nasional yang menyambung dengan kebijakan negara, dengan menempatkan moderasi beragama sebagaimana diarusutamakan dalam RPJMN 2020–2024. Kedua, ia menawarkan instrumen transformasi sosial melalui Analisis Gunung Es dan Teori U yang berupaya menggeser model mental masyarakat dari eksklusif ke inklusif, yakni menyentuh akar masalah, bukan semata gejala di permukaan. Ketiga, ia menegaskan bahwa moderasi bukan barang impor melainkan “DNA” asli Nusantara. Ini terbukti dari Candi Sewu yang berdampingan dengan Prambanan dan dakwah lewat wayang serta gamelan yang sekaligus menawarkan model aktivisme akar rumput melalui kolaborasi tiga pilar: masyarakat keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan negara. Seperti kata pepatah, “tak ada gading yang tak retak”, buku ini pun tentu tidak luput dari kekurangan. Ia hanyalah upaya merekam peristiwa dan teori tentang dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia dalam sejarah panjangnya, dan ikhtiar semacam itu harus berkelanjutan hingga batas yang jauh. Pertanyaannya kini: ketika kita semua adalah penggembala di padang rumput bernama Indonesia, sanggupkah kita menahan diri demi merawat “milik bersama” yang menanggung nasib kita bersama? Selamat membaca!
Penulis adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta
